Judi Online

Perputaran dana Judi Online di Indonesia mencapai angka fantastis, yaitu Rp1.200 triliun pada tahun 2025, berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jumlah yang mencengangkan ini tak hanya menjadi fenomena digital, tetapi juga ancaman nyata bagi ekonomi nasional. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menyatakan kekhawatirannya terkait dampak besar yang diberikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari ekonomi hingga kesejahteraan rakyat kecil.

Artikel ini akan mengulas dampak ekonomi dan pandangan PKS, langkah regulasi yang diperlukan, serta besarnya skala perputaran dana yang sekarang menjadi sorotan utama.

Dampak Ekonomi Judi Online

Gangguan pada Pengeluaran Rumah Tangga

Judi online tidak hanya memanfaatkan perkembangan teknologi, tetapi juga mengambil alih anggaran seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Sukamta, anggota Komisi I DPR RI dari PKS, menekankan bagaimana ibu rumah tangga dan masyarakat kecil menjadi konsumen terbesarnya. Alih-alih membelanjakan uang untuk kebutuhan keluarga seperti makanan, mereka justru membeli “harapan kosong” melalui perjudian, yang sejatinya adalah bentuk penipuan terselubung.

Dampak pada Usaha Mikro dan Kecil

Penurunan daya beli akibat perjudian akan berdampak signifikan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sukamta menjelaskan bahwa jika judi online dibiarkan, hal ini akan menyebabkan penurunan pendapatan untuk banyak pedagang kecil, bahkan dapat mengakibatkan kebangkrutan di kalangan UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

Disrupsi pada Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan dari aktivitas produktif yang diarahkan ke judi online menciptakan distorsi ekonomi. Judi online dapat merusak tujuan pemerintah dalam membangun ekonomi yang kuat dan inklusif untuk semua golongan masyarakat.

Judi Online

Sikap PKS terhadap Judi Online

PKS dengan tegas menyoroti dampak destruktif judi, baik secara personal maupun nasional. Sukamta menyebut bahwa judi online hanya memberikan keuntungan kepada bandar judi, sementara konsumen di penuhi dengan kesia-siaan.

Kritik terhadap Pemerintah

PKS menyerukan tindakan lebih serius dari pemerintah dalam menangani judi online. Menurut PKS, langkah tegas dan berani sangat di perlukan untuk memutus rantai konsumsi judi hingga ke akarnya.

Ajakan untuk Regulasi yang Lebih Baik

PKS juga mendesak agar pemerintah tidak hanya membatasi hukum pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sudah ada. Penyesuaian regulasi turunan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019, harus sejalan dengan dinamika kejahatan digital untuk memastikan efektivitas hukum.

Langkah-Langkah Regulasi dan Diplomasi yang Diperlukan

Pemblokiran Situs Judi Online

Meski Undang-Undang terkait digital sudah cukup kuat, Sukamta menekankan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan pemblokiran situs-situs judi secara lebih masif dan efektif. Upaya ini membutuhkan pengawasan yang ketat dan teknologi terbaru untuk mencegah situs-situs baru bermunculan.

Kerjasama Internasional

Oleh karena itu, pendekatan di plomatik dan kerja sama internasional perlu di tingkatkan untuk memberantas basis operasional bandar tersebut. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya memblokir akses lokal tetapi juga menyerang akar permasalahan.

Besarnya Skala Perputaran Dana Judi Online

Angka Rp1.200 triliun yang di catat PPATK untuk tahun 2025 mencerminkan pertumbuhan pesat judi di Indonesia. Sebagai perbandingan, angka ini naik signifikan di bandingkan Rp981 triliun pada tahun sebelumnya.

Data ini menunjukkan bahwa tantangan besar ke depan adalah bagaimana pemerintah, regulator, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk membatasi akses dan meningkatkan kesadaran akan bahaya judi di tengah masyarakat.

Melindungi Ekonomi dan Masyarakat Indonesia

Mengatasi permasalahan judi bukan lagi opsi, tetapi menjadi kebutuhan mendesak jika Indonesia ingin melindungi ekonomi nasional dan kesejahteraan warga negaranya. PKS telah mengajukan beberapa rekomendasi strategis untuk menangani masalah gambling online ini, antara lain:

  • Penyesuaian regulasi sesuai kebutuhan teknologi modern.
  • Pemblokiran situs judi secara lebih efektif.

Melalui upaya yang kolaboratif dan regulasi yang tepat, Indonesia dapat menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan masa depan lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat.